Kompilasi Data Permohonan Penilaian Dokumen Lingkungan yang dinilai Oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Barat 2024

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha dan/atau kegiatan perlu menempuh serangkaian proses termasuk proses untuk memperoleh persetujuan lingkungan yang dalam hal ini menjadi kewenangan instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam hal Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), kegiatan pembangunan bangunan gedung dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Pasal 5 dan Pasal 17 tersebut sangat jelas bahwa persetujuan lingkungan merupakan tahapan yang perlu ditempuh sebelum menempuh perizinan bangunan gedung dan sesudah diperoleh kesesuaian tata ruang.

Kegiatan Unit Kerja Pencegahan Dampak Lingkungan ini bertujuan untuk mendukung terciptanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pencegahan dampak lingkungan, pelaksanaan pengendalian pencegahan dampak lingkungan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit kerja pencegahan dampak lingkungan dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh DLH Provinsi Jawa Barat sebagai syarat izin usaha dan/atau kegiatan