Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Warga Negara Daerah Rawan Bencana (longsor) Kabupaten Kudus

Tahun Kegiatan

2024

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

K-24.3319.006

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus

Alamat Lengkap

Jl PG Rendeng, Mlati Norowito

Telepon

(0291) 4250022

Faksimile

(0291) 4250022

Email

bpbdkabupatenkudus@gmail.com

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama PJ Teknis

Sri Wahyuni, SKM, MM

Jabatan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Alamat

Jl. PG. Rendeng Mlatinorowito Kec. Kota Kudus

Telepon

0291 4250022

Faksimile

0291 4250022

Email

bpbdkudus_jateng@yahoo.com

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Kabupaten
Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 9
kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan. Kecamatan Kota merupakan kecamatan dengan
jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 25 desa/ kelurahan sedangkan Kecamatan
Bae adalah kecamatan dengan jumlah desa terkecil, yaitu 10 Desa (BPS Kabupaten
Kudus, 2023). Kabupaten Kudus memiliki potensi bahaya yaitu Banjir, Cuaca
Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran Hutan dan Lahan
(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022). Jumlah
penduduk pada 9 kecamatan di Kabupaten Kudus adalah 856.472 jiwa (BPS Kabupaten
Kudus, 2023). Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap
tingkat kerentanan fisik, sedangkan jumlah penduduk yang tinggi di suatu
wilayah berpengaruh terhadap tingkat kerentanan ekonomi dan sosial. Wilayah
dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan wilayah yang rentan
dengan risiko bencana tinggi.

Dalam rangka mengurangi kerentanan dari aspek
demografi diperlukan pendataan warga negara yang berada di kawasan rawan
bencana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal memuat sub urusan bencana pasal 4
mengidentifikasikan bahwa diperlukan pengumpulan data dalam rangka pencapaian
standar pelayanan minimum sub urusan bencana. Pengumpulan data sub urusan
bencana yang akan dilaksanakan terkait dengan pendataan warga negara yang
berada di kawasan rawan bencana khususnya bencana prioritas (longsor) di
Kabupaten Kudus

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah update data warga negara di daerah rawan bencana pada Kabupaten Kudus by name by adress (prioritas longsor). Sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen data warga negara yang berada di kawasan rawan bencana prioritas (longsor) di Kabupaten Kudus.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

25 Maret 2024 - 29 Maret 2024

Desain

25 Maret 2024 - 30 April 2024

Pengumpulan Data

1 Juli 2024 - 31 Juli 2024

Pengolahan Data

1 Agustus 2024 - 31 Agustus 2024

Analisis

1 Agustus 2024 - 31 Agustus 2024

Diseminasi

2 Desember 2024 - 6 Desember 2024

Evaluasi

9 Desember 2024 - 13 Desember 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 7 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Nama Kejadian Bencana	Nama Kejadian Bencana	Nama Kejadian Bencana	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Tanggal Kejadian Bencana	Tanggal Kejadian Bencana	Tanggal Kejadian Bencana	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Lokasi	Lokasi	Lokasi terjadi bencana	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Status Darurat Bencana	Status Darurat Bencana	Status Darurat Bencana	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Kondisi Ekonomi	Kondisi Ekonomi	Kondisi ekonomi warga negara di KRB	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Kebutuhan Khusus	Kebutuhan Khusus	Kondisi kebutuhan khusus negara di KRB	Januari 2024 sampai saat pelaporan
PNS	PNS	Warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat, ditentukan, diangkat, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang kemudian disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).	Januari 2024 sampai saat pelaporan
TNI	TNI	Personel/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Polri	Polri	Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Kelompok rentan	Kelompok rentan	Kelompok masyarakat berisiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan memepersiapkan diri dalam menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana.	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Orang dengan kebutuan khusus	Orang dengan kebutuan khusus	Orang yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan orang lain yang seusia dengannya.	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Tanah longsor	Tanah longsor	Perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Warga negara rawan bencana	Warga negara rawan bencana	Warga negara yang tinggal di kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Petugas operasi tanggap darurat	Petugas operasi tanggap darurat	Personel pertama yang akan melakukan pertolongan saat terjadi keadaan darurat, antara lain bencana alam	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Pos lapangan	Pos lapangan	Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Posko bencana	Posko bencana	Pos pelayanan yang bertugas melakukan penanganan yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana bidang perlindungan dan jaminan sosial secara langsung dilokasi bencana kepada seluruh korban bencana (pengungsi	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Korban meninggal	Korban meninggal	Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Korban hilang	Korban hilang	Orang yang hilang dan status hidup atau matinya tidak dapat dipastikan karena lokasi dan kondisinya tidak diketahui	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Korban butuh bantuan medis darurat	Korban butuh bantuan medis darurat	Korban bencana yang membutuhkan penanganan medis dengan segera	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Korban butuh bantuan medis lanjut	Korban butuh bantuan medis lanjut	Korban bencana yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut karena membutuhkan tindakan yang lebih komplek	Januari 2024 sampai saat pelaporan
Korban selamat	Korban selamat	Orang yang selamat dari bencana baik kondisi tidak terluka, luka ringan, sedang ataupun luka berat.	Januari 2024 sampai saat pelaporan