Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir 2023

elayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini dapat ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan cerita yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.



Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala.



Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaiakan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.



Buruknya kinerja pelayanan publik yang banyak terjadi saat ini antara lain belum dilaksanakanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya,contohnya seperti prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisiten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak jumpai praktek pungutan Iiar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpanan. Dengan kata Iain,penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.



Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, seharusnya dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri.



Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan perubahan keputusan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan masyarakat menjadi PERMENPAN NO. 16 Tahun 2014 tentang pedoman Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karna itu, pada tahun 2016 ini tim survey dan pengolah data survey kepuasaan masyarakat (SKM) Dinas Kebudayaan dan pariwisatakabupaten OKI telah melakukan pengukuran kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata dan Administrasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI pada unit pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengkuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah : Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh paratur penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari Pada Unit pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja Aparatur penyelenggaran pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI.