Survei Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana 2023

Sebagaimana tertuang dalam renstra BKKBN 2015-2022, dutegaskan bahwa permasalahan yang dihadapinya diantaranya
1. Tinggi nya persentase Laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,38 persen per tahun
2. Angka kelahiran Total (TFR) sebesar 2,37 anak per wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun
3. Persentase Pemakaian Kontrasepsi sebesar 65,2 persen (all method)
4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar (unmeet need) 10,6 persen
5. Angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15-19 tahun (ASFR) sebesar 46 per kelahiran 1000 wanita usia 15-19 tahun
6. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) sebesar 7,1 persen
Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, perlu dilakukan penajaman - penajaman program yang mnegacu kepada arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga neliputi :
- penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
- penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jenjang pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesejhatan untuk pelayanan KB
- peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) untuk mengurangi resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta memberikan pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional, efektif dan efisien (REE).
- Dan peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama yaitu pengendalian penduduk,keluarga berencana (KB) keluarga sejahtera, serta standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB
Sejalan dengan UU no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam rangka membangun komitmen dan mencari solusi agar Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik, penyelenggaraan rakernis program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBKP) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendiskusikan tema tema kewilayahan bersama para stakeholders dan pelaku pembangunan lainnya, baik menyangkut deteksi dini terhadap permasalahan KB, kematian ibu, kematian bayi/balita dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mengurangi sekaligus mencegah sejak dari awal. Koordinasi ditingkat pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama OPD yang terkait agar saling memberikan kontribusi nyata terhadap penanganan masalah di lapangan, serta lebih difokuskan pada penyelesaian masalah ditingkat sasaran dengan mngedepankan norma sosial, aspek budaya, agama yang sepenuhnya dapat berpengaruh terhadap pengurangan unmeetneed

1. Mengetahui Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan KB di Kabupaten Sukabumi 2. Untuk mengetahui hal hal yang dibutuhkan dan diperbaiki dalam proses pelayanan KB 3. Untuk menjamin kepuasan akseptor KB dalam memeperoleh pelayanan KB 4. Untuk meningkatkan kesertaan akseptor KB