Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun Kegiatan

2024

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang

Alamat Lengkap

Jl. Basuki Rahmat

Telepon

0771

Faksimile

0771

Email

bpkad@tanjungpinangkota.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

Kepala Dinas

Nama PJ Teknis

Muhammad Ilyas, S.Si

Jabatan

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Alamat

Jl. Basuki Rahmat No.1a Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Telepon

-

Faksimile

-

Email

bpkad@tanjungpinangkota.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Bertanggungjawab Untuk Menyediakan Kompilasi Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Setiap Tahunnya. Data Ini Dijadikan Sebagai Gambaran Terkait Sejauh Mana Realisasi Anggaran Terserap Sesuai Perencanaan. Data Ini Juga Menggambarkan Secara Terinci Dari Pendapatan Daerah Yang Ada Untuk Dibelanjakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

Tujuan Kegiatan

1. Tersedianya Kompilasi Data Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Yang Dibutuhkan Sebagai Gambaran Dari Penyerapan Anggaran Daerah. 2. Tersedianya Data Secara Terinci Yang Terdiri Dari Pendapatan Daerah , Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah Kota Tanjungpinang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

1 November 2023 - 31 Desember 2023

Desain

1 November 2023 - 31 Desember 2023

Pengumpulan Data

2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Pengolahan Data

2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Analisis

2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Diseminasi

31 Desember 2024 - 31 Maret 2025

Evaluasi

31 Desember 2024 - 31 Maret 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 8 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Pendapatan daerah	Pendapatan daerah	Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.	1 tahun
Belanja daerah	Belanja daerah	Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	1 tahun
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. (	1 tahun
Dana Perimbangan	Dana perimbangan	Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).	1 tahun
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan dana perimbangan.	1 tahun
Belanja Operasional	Belanja operasional	Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.	1 tahun
Belanja Modal	Belanja modal	Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.	1 tahun
Belanja Tidak Terduga	Belanja tidak terduga	Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.	1 tahun