Kompilasi Data Informasi Sumber Daya Ikan 2023

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan :
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lebak.

Gambaran umum :
Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar terutama pada subsektor perikanan tangkap. Besarnya potensi sumberdaya ikan yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak, maka diperlukan peran dari pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan pengelolaan sumber daya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Penyelengaraan sistem informasi dan data statistik perikanan yang belum optimal menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Lebak.
Statistik perikanan tangkap adalah data dan informasi yang menjabarkan status perikanan tangkap sebelum dan saat ini serta menunjukkan trend (kecenderungan) pengembangan sub sektor perikanan tangkap. Data statistik perikanan tangkap dapat digunakan untuk perencanaan, pengambilan kebijakan dan pengelolaan perikanan tangkap. Data ini diperoleh dari laporan statistik yang disampaikan oleh Enumerator Pendataan Produksi Perikanan melalui Dinas Kabupaten.

Alasan Kegiatan yang akan dilaksanakan:
Untuk pendataan dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dan laut dalam satu kabupaten/kota yang tersedia.

Pendataan dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dan laut dalam satu kabupaten/kota yang tersedia.