Survei Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Publik Kabupaten Sidereng Rappang Tahun 2023 2023

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah merupakan hal mutlak yang harus diupayakan
pocara terus-menerus, agar mampu menjawab berbagai perubahan dan tuntutan masyarakat. Hal ini sejalan
dengan salah satu fungsi utama pemerintah yang paling sering menjadi perhatian masyarakat, yaitu fungsi
pelayanan umum. Dalam rangka menjawab berbagai tantangan ke depan, diperlukan sebuah pengukuran
terhadap kualitas kinerja pelayanan publik. Pengukuran kualitas pelayanan publik tersebut harus dilakukar|
dengan metode dan media yang dapat dipertanggungjawabkan, bersifat menyeluruh terhadap semua unsur
pelayanan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik instansi pemerintah.
Paradigma baru pelayanan publik adalah menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah
daerah pada posisi yang sederajat. Sesuai dengan perannya sebagai abdi masyarakat (civil servant), sudah
seharusnya pemerintah memantau dan memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak
yang dilayani. Pemikiran terkini tentang tata kelola pemerintahan (governance) berimplikasi pada meningkatnya
posisi tawar masyarakat sebagai konsumen layanan publik. Paradigma lama menempatkan masyarakat pada
posisi yang lemah karenatidak memiliki kekuatan atau pilihan untuk berganti ke penyedia jasa publiklain sudah
tidak relevan lagi pada saat ini. Dorongan ini makin menguat karena semakin kuatnya tuntutan ata
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas, serta menghargai martabat masyarakat sebagai konsume
layanan. Berkaitan dengan pelayanan publik, di tengah pandemi ini pemerintah diharapkan mampu
Imemberikan solusi praktis agar segala urusan administrasi masyarakat bisa tetap dilaksanakan. Kemampuan
beradaptasi setiap unit pelayanan pemerintahan dan peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah
Isatu upaya pencegahan penyebaranvirus.
Upaya meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
dalam memberikan pelayananPublik kepada masyarakat untuk mewujudkan visi dan misinya, makaPemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan pengukuran “Kepuasan Masyarakat”. survei ini di landaskan
pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Uni
Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan tersebut menggantikan peraturan Menteri Pendayagunaa
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyaraka
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Didalamnya diatur tentang kegiatan-kegiatan yang harus
dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Salah satu
kegiatan yang harus ada adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Memperoleh Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidrap Dalam Hal Ini Berbagai Instansi Yang Terkait. 2. Memperoleh Feed Back Umpan Balik Berupa Masukan/Keluhan Terhadap Perkembangan Kebutuhan Masyarakat Untuk Melakukan Perbaikan/Peningkatan Kinerja/Kualitas Pelayanan Secara Berkesenimbungan. 3. Mengetahui Kesenjangan Antara Harapan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pablik Dengan Kondisi Nyata Dilapangan Yang Dirasakan Melalui Gap Analysis. Mendapatkan Informasi Tentang Peringkat Kepuasaan Dan TingkatKepentingan Terhadap Unsur-Unsur Pelayanan Dengan Mengunakan Matriks Importance Dan Performance Sebagai AcuanPerioritas Dalam Melakukan Perbaikan Pelayan.