Kompilasi Data Perizinan Kabupaten Lamandau 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilatarbelakangi oleh upaya untuk:
Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Online Single Submisi (OSS) untuk pengoperasian sistemnya. Namun, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis OSS.
Sementara itu, pemerintah daerah tetap mengawal komitmen investor terhadap izin usaha yang diperolehnya, seperti izin lokasi dan izin lingkungan.
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha dan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.