Kompilasi Produk Administrasi Profil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Kebumen 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengamanatkan kepada pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan untuk berubah bentuk atau bertansformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama yang tertuang dalam pasal 73. Hal ini ditegaskan dalam PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pemerintah Kabupaten Kebumen mendasari dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dalam proses pembentukan penngelola kegiatan DBM eks PNPMMPd menjadi BUM Desa bersama. Langkah kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Kebumen adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kebumen Nomor : 800/346 tanggal 22 Februari 2022 tentang Mekanisme/prosedur transformasi unit pengelola kegiatan (UPK) eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) di Kabupaten Kebumen.

Tujuan pelaksanaan pendampingan masyarakat ini adalah : 1) Melaksanakan mandat dari Permendesa Nomor 15 Tahun 2021 pasal 22 ayat (5) yaitu Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama melalui organisasi perangkat daerah yaitu dinas yang melaksankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, inspektorat kabupaten/kota, dan kecamatan . 2) Sebagai langkah pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. 3) Sebagai penguatan bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan proses pemberdayaan masyarakat desa melalui pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel. 4) Sebagai langkah monitoring sekaligus pendataan pelaksanaan transformasi UPK menjadi BUM Desa Bersama di Kabupaten Kebumen.