Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 2025

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana
yang telah diubah dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan
Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan,
masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan
lainnya. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 83 ayat 1 mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan
oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan
didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dipertegas pula
dalam penjelasan umum Undang-undang dimaksud bahwa Data Penduduk
yang dihasilkan oleh sistim informasi dan tersimpan didalam database
kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti
menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu
pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah
untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu
dan peruntukannya. Salah satu tujuan enyelenggaraan administrasi
kependudukan adalah menyediakan daya yang menjadi dasar bagi seluruh
sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan
(termasuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah), dan Pembangunan
Kemasyarakatan.
Selanjutnya dalam pasal 58 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan
adalah Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggungjawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan
public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan
demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan
yanf menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang
disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.pada pasal 83 ayat 1 mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan
oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan
didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dipertegas pula
dalam penjelasan umum Undang-undang dimaksud bahwa Data Penduduk
yang dihasilkan oleh sistim informasi dan tersimpan didalam database
kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti
menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu
pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah
untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu
dan peruntukannya. Salah satu tujuan enyelenggaraan administrasi
kependudukan adalah menyediakan daya yang menjadi dasar bagi seluruh
sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan
(termasuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah), dan Pembangunan
Kemasyarakatan.
Selanjutnya dalam pasal 58 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan
adalah Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggungjawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan
public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan
demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan
yanf menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang
disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sudah menyelenggarakan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), system ini sudah mulai
dilaksanakan sejak tahun 2008 dan sudah menghasilkan database
kependudukan untuk Kabupaten Muna. Database kependudukan ini dapat
dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan
karakteristik penduduk Kabupaten Muna dan dapat menjadi alternative untuk
memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten Muna.
Selama ini Pemerintah Kabupaten Muna hanya menggunakan data yang
dihasilkan dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pendataan yang
dilakukan instansi terkait lainnya. Kelemahan data statistic yang disajikan
adalah bahwa data tersebut hanya dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu
(10 tahunan atau 5 tahunan), sehingga untuk memperoleh data tahunan
digunakan data proyeksi atau data perkiraan yang dihitung dari dua atau tiga
titik tahun pendataan penduduk.
Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan
kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu
pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait
dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu
menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah
maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatih dan
tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yanf disajikan
secara berkelanjutan.Profil perkembangan kependudukan menyajikan infomasi yang dapat
dikaji untuk kepentingan perencanaan pembangunan. pilihan prioritas pagu
indikator pembangunan, rencana tindak penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan model kelembagaan demokrasi. Profil perkembangan
kependudukan tersebut dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan
di Kabupaten Muna serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan
datang.

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Muna Tahun 2024 sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.