Kompilasi Data Statistik Kegiatan Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUMDes di Kabupaten Pesawaran 2024

Pendaftaran badan hukum BUM Desa didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021:Pasal 8(1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.(2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 9(1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa(2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.(3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.(4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.(5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Tujuan pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUMDes adalah untuk memiliki sertifikat badan hukum, artinya telah legal atau diakui oleh negara. Sertifikat ini setara dengan akta notaris dalam PT maupun koperasi. BUMDes yang belum memiliki sertifikat badan hukum akan diminta memilikinya dengan cara daftar pada sistem Kemendes PDTT dan Kemenkumham.BUMDes yang memiliki sertifikat badan hukum memiliki kesempatan membuka rekening di bank BUMN atas nama BUMDesnya sendiri, sehingga akan mempermudah dalam proses investasi.BUMDes yang memiliki sertifikat badan hukum juga memiliki kemudahan untuk mengurus izin usahanya, maka setiap BUMDes wajib terdaftar di sistem Kemendes PDTT dan Kemenkumham.