Kompilasi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah 2023

Pemerintah Republik Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Segala Tindak Kekerasan, Telah Menyusun Berbagai Regulasi Diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai Tindaklanjutnya, Telah Direspon Oleh Berbagai Pihak Hampir Di Seluruh Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota, Melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Dan Perbup/perwali Dengan Membentuk Unit Layanan Penanganan Kekerasan Dengan Beragam Nama, Seperti Womencrissiscenter (wcc), Pusat Pelayanan Terpadu (ppt), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuandan Anak (p2tp2a), Yang Didalamnya Terdiri Dari Unsur Skpd Terkait, Rumah Sakit Atau Layananmedis, Aparat Penegak Hukum (aph), Lembaga Swadaya Masyarakat (lsm), Lembagaperlindungananak (lpa) Dan Organisasi Keagamaan. Seiring Dengan Terbentuknya Lembaga Layanan Terpadu Tersebut, Diperlukan Sistempendokumentasian Data Kekerasan, Melalui Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kekerasan Lintas Kabupaten Maupun Lintas Provinsi, Melalui Sistem Aplikasi Yang Terpadu Dan Komprehensif. Untuk Itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan,perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Telahmengembangkan Sistem Aplikasi Pencatatan Dan Pelaporan Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui E-kekerasan, Yang Dapat Di Akses Oleh Semua Unit Layanan Penanganan Korban Kekerasanperempuan Dan Anak Di Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/kota Secara Up To Date, Real Time Danakurat, Untuk Menuju Satu Data, Data Kekerasan Jawa Tengah. Sistem Ini Dibangun Sebagai Media Pendataan, Monitoring Dan Evaluasi Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Jawa Tengah.

1. Terdokumentasi Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Serta Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Unit Ppt/p2tp2a Dan Bappas Yang Terintegrasi Secara Online; 2. Tersedianya Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Yang Dapat Dimanfaatkan Bagi Penyusunan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pembangunan Serta Proses Pengambilan Keputusan; 3. Sebagai Alat Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perlindungan Perempuan Dan Anak Khususnya Upaya Penghapusan Tindak Kekerasan.