Survei Dampak Pengembangan Perumahan Terhadap Masyarakat Sekitar Perumahan di Kabupaten Buleleng 2025

Lingkungan
serta isinya akan selalu mengalami perubahan yang dinamis. Jumlah penduduk yang
semakin banyak, menuntut perkembangan khususnya alih fungsi lahan menjadi
perumahan yang layak bagi pendudu. Indonesia sendiri memiliki angka demografi
yang cukup tinggi hingga tahun 2024. Sehingga, tentunya menuntut adanya
pengembangan perumahan yang layak yang secara tidak langsung mampu menunjang
kebutuhan dari setiap penduduk untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang
akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.Pembangunan
perumahan yang akan dijalankan baik oleh swasta maupun pemerintah, sebenarnya
harus dilandaskan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Apabila
pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang
ada maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan lingkungan internal maupun
eksternal perumahan. Lebih dari itu, akan tercipta pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan untuk wilayah di sekitarnya.Dalam
hal ini, pengembangan perumahan yang terus menerus juga terjadi di Kabupaten
Buleleng. Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang
terletak di bagian utara Pulau Bali, berbatasan dengan Samudra Hindia di
sebelah utara, Kabupaten Jembrana di sebelah barat, Kabupaten Tabanan di
sebelah selatan, dan Kabupaten Karangasem di sebelah timur. Kabupaten Buleleng
memiliki Ibu Kota Singaraja, yang merupakan kota terbesar di kabupaten ini dan
juga memiliki pelabuhan utama di Bali. Kabupaten Buleleng memiliki  memiliki luas kurang lebih 1.365,58 km².
Kabupaten Buleleng memiliki 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gerokgak, Kecamat
Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Buleleng, Kecamatan
Sukasada, Kecamat Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Tejakula.Berdasarkan
atas Data Permohonan Rekomendasi Teknis Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)
Perumahan dari Tahun 2020-2024, didapatkan bahwa dari 9 kecamatan yang ada
hanya Kecamatan Busungbiu yang belum memiliki pengembangan perumahan. Artinya,
pengembangan perumahan pada Kabupaten Buleleng hampir menyeluruh di setiap
kecamatan.Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai SKPD
yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pemerintahan bidang
Pertanahan dan dalam fungsinya melakukan perumusan kebijakan di bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan, maka
dirumuskanlah peraturan terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman yang tertuang pada Peraturan Darah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perda ini
tersusun atas dasar pertimbangan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia serta untuk menjamin
pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang
sesuai dengan arah pola tata ruang serta untuk menjamin pemenuhan prasarana,
sarana dan utilitas umum pada masyarakat.Dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 21
ayat (3), Pasal 31, Pasal 44 ayat (3), Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian, aturan pelaksanaan
dari Perbup Nomor 40 Tahun 2023 diperbaharui dalam Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2023 tentang  Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman.











Adanya
peraturan ini, menuntut penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di
daerah harus dilaksanakan secara terencana, efisien, dan bermanfaat bagi
masyarakat. Salah satu implementasinya yaitu menuntut penyelenggaraan perumahan
untuk bertanggungjawab dan memperhatikan kenyamanan serta dampaknya terhadap
lingkungan sekitar. Penyelenggaraan perumahan yang semakin meluas di setiap
lingkungan di Kabupaten Buleleng, secara tidak langsung akan berdampak pada
lingkungan baik lingkungan alam maupun masyarakat di sekitar perumahan itu
sendiri. Oleh karena itu, dipandang penting untuk melakukan evaluasi berupa
survei dampak pengembangan perumahan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar
perumahan di Kabupaten Buleleng.

Untuk mengetahui dampak pengembangan perumahan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar perumahan di Kabupaten Buleleng.