Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 2024

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Dengan demikian, faktor tenaga kerja sangat menentukan atas keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama, yaitu pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dalam menyusun kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, maka pemerintah daerah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tetang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijasikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.


Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang terdiri dari: (i) penduduk dan tenaga kerja; (ii) kesempatan kerja; (iii) pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; (iv) produktivitas tenaga kerja; (v) hubungan industrial; (vi) kondisi lingkungan kerja; (vii) pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan (viii) jaminan sosial tenaga kerja.

Perencanaan tenaga kerja dan penyediaan informasi ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan sekaligus sebagai perekat hubungan antar instansi/lembaga baik pusat, daerah, sektoral, maupun swasta dalam upaya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi ketenagakerjaan harus dikelola dalam satu sistem informasi ketenagakerjaan yang mencakup aspek substansi informasi, kelembagaan, jaringan, mekanisme kerja, sumber daya manusia dan teknologi, yang melibatkan pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat. Hasil dari kegiatan perencanaan tenaga kerja disebut Rencana Tenaga Kerja. Esensi dari informasi ketenagakerjaan di dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja bertujuan agar setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro yang berfungsi dalam menjembatani kerjasama antar sektor perekonomian daerah untuk menanggulangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian di bidang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan kerja, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, hubungan industrial, perlindungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja

Tujuan dari kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Jombang (2025-2029) adalah: 1. Memotret gambaran umum situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang saat ini dengan berbagai karakteristiknya; 2. Memperkirakan secara cermat perkiraan persediaan tenaga kerja di masa mendatang di Kabupaten Jombang; 3. Memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk mengidentifikasi kesempatan kerja yang akan datang di Kabupaten Jombang dengan berbagai karakteristik, baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun faktor lainnya; 4. Memperkirakan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja untuk mengidentifikasi angkatan kerja yang belum terserap (pengangguran terbuka) di Kabupaten Jombang tahun 2025-2029; 5. Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang.