Survey Kepuasan Masyarakat 2024

Pelayanan Publík pada dasarnya menyangkut kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi yang salah satunya adalah memberikan berbagai pelayanan publík yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulaidaripelayanandalambentukpengaturan ataupun pelayanan- pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini kuaîitas pelayanan publík yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya sesuai harapan dan tuntutan masyarakat.Pelayanan Publík yang dilakukan oleh aparaturpemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut tampak dari masíh adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publíkdarí jejaring sosial dan media massa, proses pelayanan yang panjang dan berbelit betit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum lengkap, petugas pelayanan yang kurang ramah, waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum memenuhi standard seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut , maka perlu dilakukan survey tingkat kepuasan masyarakatterhadapunsur-unsur pelayanan, baik sistem prosedur maupun perilaku petugas pelayanan. Tentunya keluhan tersebut jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh

lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Penilaian terhadap kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengisyaratkan pentingnya dilakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik, untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan instansi pemerintah, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarkat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh indeks pelayanan publik secara nasional maka dalam

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yangdiaturdalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Grobogan sebagai institusi pelayanan perizinan sesuai dengan pendelegasian kewenangan oleh Bupati Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan dalam memberikan pelayananyang prima kepadamasyarakat.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2023, urusan wajib pelayanan dasar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, termasuk diantaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan kegiatan Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

Secara Umum Peni aian Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2023, secara umum memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja secara berkala di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan 3. Untuk menghimpun bahan informasi dalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Secara Khusus: Secara khusus survei yang akan dilakukan dalam rangka penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023, yaitu: 1. Untuk mendapatkan data kuantitatif Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan 2. Untuk mendapatkaninformasi berupa data kualitatifyangdiproleh dari hasil penilaian kualitatif