Kompilasi Data Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 2023

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.


GAMBARAN UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan penyelenggaraan penataan desa diprioritaskan untuk fasilitasi pembentukan/penghapusan/pemekaran dalam rangka Penataan Desa. Adapaun pembentukan Desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa.

Penyelenggaraan Penataan Desa meliputi :
1. Pemekaran dari satu Desa yang sudah ada menjadi Desa yang baru.
2. Penggabungan dan penghapusa Desa.
3. Perubahan Desa/Kelurahan, antara lain :
a. Desa menjadi Desa Adat dan atau Desa Adat menjadi Desa.
b. Kelurahan menjadi Desa dan atau Desa menjadi Kelurahan.

TUJUAN 1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa. 2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. 3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa, dan 5. Meningkatkan daya saing Desa