Kompilasi Data Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) 2024

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan status Badan Usaha Milik Desa (disingkat BUM Desa) sebagaiBadan Hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Melalui PP No 11 2021 tersebut ditegaskan bahwa BUM Desa merupakan lokomotif yang menggerakkan perekonomian desa, dan menjadi lembaga usaha desa yang memiliki profesionalitas dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Profesionalitas dibangun oleh pengelola yang memiliki kapasitas sumber daya manusia danmanajemen yang handal. Pemeringkatan menjadi salah satu aspek penting dalam rangka pembinaan BUM Desa/BUMDesma ini, dan menjadi menjadi instrumenuntuk menilai kinerja BUM Desa/ BUM Desa bersama. Melalui pemeringkatan tersebut bagi BUM Desa/BUMDesma, pemerintahan desa dan pemerintah daerah, pelaku ekonomi lain dan lembaga lainnya dapat memahami kondisi perkembangan kinerja BUM Desa/BUMDesma, serta dapat juga menjadi bahan evaluasi kebijakan kementerian Desa PDTT dan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan pembinaan lembaga usaha desa tersebut. Sesuai dengan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, Pemeringkatan BUM Desa dinilai dari aspek yaitu (1) Kelembagaan; (2) Manajemen; (3) Usaha BUM Desa/BUMDesa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUMDesa Bersama; (4) Kerja Sama Atau Kemitraan; (5) Aset dan Permodalan; (6) Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas; dan (7) Keuntungan Dan Manfaat Bagi Desa dan Masyarakat Desa. Aspek-aspek tersebut dibagi menjadi beberapa variabel, dan variabel-variabel dibagi menjadi indikator-indikator dan item. Skor dari keseluruhan indikator sampai aspek dijumlahkan dan menjadi nilai pemeringkatan yang diklasifikasikan menjadi perintis, pemula, berkembang, dan maju.

Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam periode tertentu