SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2024

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan-RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan.
Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa IKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik umumnya dan secara khusus pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, sehingga berbagai metode dan perbaikan perlu dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Dalam memberikan layanan kepada masyarakat pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi diri secara periodik. Karenanya untuk mengetahui sejauh mana dampak dari perbaikan tersebut dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat mengetahui informasi terkait dengan profil pengguna layanan, persepsi pengguna layanan, keluhan, dan saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan, yang tujuannya agar pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat yang notabene adalah wajib pajak untuk senantiasa taat terhadap kewajiban membayar pajak karena ada unsur kepuasan yang diperoleh saat melakukan menunaikan kewajiban, sehingga dengan demikian pendapatan daerah pada sisi pajak kendaraan setiap tahun dapat ditingkatkan.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya provinsi Kepulauan Riau, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau melalui perangkatnya harus memberikan layanan yang terbaik kepada public, termasuk Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Provinsi yang merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) bertanggungjawab untuk melaksanakan sebagian tugas Bapenda dalam wilayah kerja tertentu.
Pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Layanan pembayaran pajak ini harus ada pada setiap Kabupaten / Kota, dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan agar dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan, dalam memberikan gambaran, masukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Semester I Tahun 2024.