KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI KABUPATEN PURBALINGGA 2024

Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2023, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk  penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi yang ada di Desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan  pendapatan Desa dan  kesejahteraan masyarakat Desa.Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan  Usaha Milik Desa telah ditegaskan bahwa Kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDesa/ BUMDesa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainya. BUMDesa/ BUMDesa bersama dapat menjadi penyeimbang pendapatan asli Desa, oleh karena itu, di masa mendatang BUMDesa/ BUMDesa bersama diyakini menjadi pembangkit kemandirian Desa. Sedangkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat UU Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum Musyawarah antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberate dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa/ BUMDesa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan pedoman sekaligus wujud pembinaan terhadap pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Diharapkan Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa bersama sebagai badan hukum yang pengaturanya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa bersama.Peraturan Daerah ini memuat peraturan mengenai pendirian BUMDesa/ BUMDesa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, Insentif pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDesa/ BUMDesa bersama.

Melakukan Kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa. Mengembangkan Ekosistem ekonomi digital di Desa.