Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan

2022

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap

Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon

-

Faksimile

-

Email

satudata.sulawesibarat@gmail.com

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Eselon 2

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Nama PJ Teknis

-

Jabatan

Kepala Bidang Layanan E-Government

Alamat

Jalan KH. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas, Mamuju (91511)

Telepon

-

Faksimile

-

Email

kominfo@sulbarprov.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bidang E-Goverment mempunyai tugas Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dalam urusan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Sistem Informasi, dan Pengelolaan Data Elektronik. Electronic government merupakan upaya muwujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Kegiatan

a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; b. Perumusan kebijakan urusan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; c. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; d. penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, rapat koordinasi dan pemantauan dalam Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; f. Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik; dan g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi dan Pengelolaan Data Elektronik.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

1 Desember 2021 - 31 Desember 2021

Desain

4 Januari 2022 - 29 Januari 2022

Pengumpulan Data

1 Februari 2022 - 31 Maret 2022

Pengolahan Data

1 Maret 2022 - 30 Juli 2022

Analisis

1 Juli 2022 - 31 Agustus 2022

Diseminasi

2 Agustus 2022 - 23 November 2022

Evaluasi

1 September 2022 - 30 Desember 2022

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 11 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	Koneksi Jaringan	Organisasi Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	Tahun Anggaran 2021
Jumlah rumah jabatan yang terkoneksi jaringan	Koneksi Jaringan	Rumah jabatan pimpinan provinsi yang terkoneksi jaringan	Tahun Anggaran 2021
jaringan internet menurut Organisasi Perangkat Daerah	Jaringan Internet	Peralatan Jaringan Internal Organisasi Perangkat Daerah merupakan data perangkat jaringan yang terdapat pada OPD yang berupa Router, Wireless, maupun Switch	Tahun Anggaran 2021
Jumlah server	Server	Pusat Data merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Jumlah Server yang tersedia pada Pemerintah Daerah beserta Kapasitas (Hard Disk) dan Daya Kerja Server (Memory).	Tahun Anggaran 2021
Jumlah aplikasi menurut jenis server	Aplikasi	Jumlah aplikasi yang telah digunakan atau dijalankan pada OPD dalam lingkup pemerintah kabupaten dan provinsi dengan kategori aplikasi yang dikelola dan aplikasi yang diakses dimana aplikasinya tersedia di server lokal (dikelola oleh pemerintah provinsi) maupun server luar (tidak dikelola oleh pemerintah provinsi). Jumlah aplikasi pada OPD yang aktif dengan kategori penggunaannya dalam 2 (dua) model yaitu 1). Aplikasi yang dikelola oleh setiap OPD sebagai Leading Sector dan 2). Aplikasi yang diakses merupakan aplikasi yang pengelolaannya tidak hanya pada OPD tetapi juga pada Pemerintah Pusat.	Tahun Anggaran 2021
Jumlah portal/website	Portal/Website	Situs laman yang menyediakan informasi tertentu yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada lingkup pemerintah provinsi	Tahun Anggaran 2021
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain	Tahun Anggaran 2021
Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain kebijakan internal SPBE yang terdiri dari dua aspek, yaitu kebijakan internal tata kelola SPBE dan kebijakan internal layanan SPBE.	Tahun Anggaran 2021
Indeks Domain Tata Kelola	Indeks Domain Tata Kelola	Nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tata kelola SPBE yang terdiri dari tiga aspek, yaitu (1) kelembagaan, (2) strategi dan perencanaan, (3) teknologi informasi dan komunikasi.	Tahun Anggaranb2021
Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain layanan SPBE yang terdiri dari dua aspek, yaitu (1) layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, (2) layanan publik berbasis elektronik.	Tahun Anggaran 2021
Jumlah internet desa	Internet Desa	Jumlah desa yang telah mendapatkan/memiliki internet desa dalam wilayah provinsi sulawesi barat (Program Marasa)	Tahun Anggaran 2021

⬡

Desain Kegiatan

Frekuensi, cakupan & metode

Kegiatan ini dilakukan

Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan

Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Cross Sectional

Cakupan Wilayah

Sebagian Wilayah Indonesia

Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	SULAWESI BARAT	MAJENE
2.	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR
3.	SULAWESI BARAT	MAMASA
4.	SULAWESI BARAT	MAMUJU
5.	SULAWESI BARAT	PASANGKAYU
6.	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH