Sensus Penduduk 2020 2020

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam perjalanannya, sensus penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk ketujuh yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Selain amanat undang-undang, penyelenggaraan sensus penduduk juga direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kekuatan data sensus penduduk terletak pada kemampuannya menyediakan statistik dasar secara komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya sampai wilayah administratif terkecil. Data sensus penduduk juga bermanfaat sebagai dasar menghitung parameter-parameter kependudukan, pembentukan kerangka sampel, dan penyusunan proyeksi penduduk. Selain itu, data SP2020 juga sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman yang sangat cepat, pelaksanaan SP2020 dilakukan dengan beberapa inovasi yang belum pernah dilakukan pada sensus-sensus sebelumnya. Salah satu inovasinya adalah di bidang metodologi sensus, dimana setelah beberapa dekade menggunakan metode tradisional, SP2020 akan beralih ke metode kombinasi (combined method) melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Pemanfaatan data administrasi kependudukan untuk kepentingan sensus sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (full canvassing) menuju ke metode registrasi (register based census). Proses menuju ke full register based census tidaklah mudah sehingga PBB menyarankan untuk menggunakan kombinasi untuk menjembatani antara metode tradisional dengan penggunaan data registrasi.

Sensus Penduduk 2020 diawali dengan kegiatan Pilot SP2020 pada tahun 2018 serta kegiatan Uji Coba Metode Kombinasi SP2020 dan Geladi Bersih SP2020 pada tahun 2019. Hasil rangkaian kegiatan tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan SP2020.

Pada awal tahun 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, yang menjadi kendala berat bagi pelaksanaan SP2020 baik dari sisi anggaran maupun dari sisi teknis lapangan. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, tim pelaksana SP2020 melakukan perubahan strategi agar SP2020 bisa terlaksana seoptimal mungkin. Strategi pelaksanaan lapangan SP2020 antara lain perpanjangan periode masa Sensus Penduduk Online dan melakukan penyesuaian moda pengumpulan data dengan membagi wilayah pencacahan ke dalam 3 Zona, yaitu Zona 1 (wilayah DOPU), Zona 2 (wilayah Non-DOPU), dan Zona 3 (wilayah wawancara). Selain itu, BPS juga melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis SP2020, khususnya pada Tahap 7 (pendataan penduduk). Untuk mematuhi protokol kesehatan yakni kebijakan physical distancing, cara pengumpulan data juga mengalami beberapa penyesuaian, yaitu tidak lagi menggunakan metode yang dirancang sebelumnya yakni wawancara tatap muka, baik dengan kuesioner kertas (PAPI) maupun kuesioner elektronik (CAPI). Sehingga pemanfaatan aplikasi CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) untuk mendukung proses wawancara juga ditiadakan. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan prosedur pengisian data mandiri dengan mekanisme Drop Off and Pick Up (DOPU). Mekanisme DOPU dilakukan dengan antar jemput kuesioner oleh petugas sensus dan responden mengisi kuesioner tersebut secara sendiri.

Wilayah yang sebelumnya dirancang untuk menggunakan metode pengumpulan data PAPI maka dilakukan pengumpulan data DOPU dengan memanfaatkan kuesioner short form (SP2020-C1) yang telah dicetak sebelumnya (kecuali di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Sedangkan untuk wilayah CAPI, yang sebelumnya tidak dilakukan pencetakan dokumen, pendataan lapangan hanya difokuskan pada Pemeriksaan Daftar Penduduk (DP) secara door to door dan tidak dilakukan pendataan lapangan dengan kuesioner short form (SP2020-C1).

Tujuan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".