PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 2023

1. Usaha dalam meningkatkan kualitas kepemuda selain merupakan amanat konstitusional juga merupakan bagian dari agenda strategis terutama dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia. Dalam kerangka konstitusional, berdasarkan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2009 khususnya pada pasal 10, disebutkan bila pemerintah daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Adapun tugas yang dimaksud melingkupi sejumlah hal seperti perumusan dan penetapan kebijakan, koordiasi dan sinkronisasi, pengelolaan barang maupun pengawasan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pembangunan pemuda merupakan hal strategis dan penting bagi Indonesia. Sebab itu, pembangunan kualitas pemuda kemudian juga tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-3 dalam rangka Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Kerangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan bermartabat. Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda diarahkan pada tiga hal; diantaranya 1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan; 2) Peningkatan Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda; dan 3) Pencegahan Perilaku Berisiko pada PemudaDalam cakupan yang lebih luas, tuntutan terhadap pembangunan pemuda ini semakin tinggi dengan keterlibatan Indonesia pada tren pembangunan dalam kesepakatan global sejak 2015 lalu yang juga dikenal sebagai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/ Sustainanble Development Goals (SDGs). Menyangkut hal tersebut telah disepakati setidaknya 13 da?ar prioritas tujuan SDG dengan pemuda sebagai target prioritasnya. Dengan hal itu, upaya pembangunan pemuda menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Dalam rangka memperkuat upaya pembangunan kepemudaan tersebut pemerintah pada tahun 2017 kemudian menerbitkan Perpres No 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Perpres itu muncul atas pertimbangan bahwa pembangunan kepemudaan memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, politik serta kebangsaan, dan etika bangsa. Adapun sebagai tujuanya, untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi dan harmonisai program, kegiatan, dan kajian penyelenggatraan pelayanan Kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS bersama-sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditahun yang sama meluncurkan suatu kerangka kerja dalam bentuk Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) atau Youth Development Index sebagai suatu acuan informasi mengenai kondisi pembangunan pemuda di seluruh di Indonesia yang telah dilakukan. Indeks ini dikembangkan dengan tujuan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainya di tingkat nasional dan daerah untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda, terutama yang sejalan dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) di Indonesia. Dalam indeks itu, memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan pada 2015 dan 2016 yang dituangkan dalam lima domain utama. Kelima domain tersebut yakni, pendidikan kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Kabupaten Blitar dapat disebut sebagai salah satu daerah dengan potensi pemuda yang cukup melimpah. Data terbaru menunjukkan bila proporsi penduduk Kabupaten blitar dengan usia pemuda berjumlah sebesar 185.128 jiwa atau 15,05% dari total jumal penduduk tahun 2020. Jumlah tersebut terhitung cukup besar dan dapat menjadi asset yang potensial bila dimanfaatkan dengan baik. Namun secara umum, kondisi pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar terutama dalam sudut pandang sejumlah dimensi Indeks Pembangunan Pemuda masih perlu mendapatkan penguatan. Hal tersebut terefleksikan dalam sejumlah hal, salah satunya, dalam tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dimiliki Kabupaten Blitar masih cukup tinggi. Tercatat bila dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlahnya masih cukup tinggi dimana tahun 2017 angka TPT yang berjumlah 2,99% meningkat menjadi 3,38% pada tahun 2018. Meskipun pada tahun 2019 TPT menurun menjadi 3,11% Kembali meningkat menjadi 3,82% di tahun 2020. Hal tersebut linier dengan jumlah pengangguran secara umum, dimana tahun 2018 jumlahnya sebesar 21.886 jiwa menjadi 20.543 jiwa pada tahun 2019. Di tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi maka jumlah pengangguran juga bertambah sebanyak 4000 orang dengan total berjumlah 25.134 jiwa. Meskipun kondisi ini dipengaruhi oleh banyak aspek, namun dalam konteks upaya pembangunan pemuda kondisi tersebut belum cukup mendukung Membangun pemuda tidak saja persoalan membangun individu pemuda itu sendiri, namun juga memastikan lingkungan sekitar yang menjadi sumber penghidupan maupun pengaruh bagi mereka juga dalam kondisi yang mendukung. Maka pembangunan pemuda menuntut perhatian secara lintas bidang dengan sejumlah aspek, seperti Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi, politik, dan kesetaraan gender Berdasarkan hal itu, untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar maka perlu kiranya menyusun Indeks Pembangunan Pemuda yang secara khusus memotret kondisi pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar tahun 2023. Dengan hal itu, kajian dengan judul “Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Blitar Tahun 2023” ini dirasa penting untuk dilakukan

Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Blitar sebagai instrument penting dalam memperoleh gambaran kondisi kepemudaan secara komprehensif. Adapun yang menjadi tujuan kajian ini dilakukan adalah memperoleh gambaran kondisi pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar