Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Dpmptsp Kabupaten Kubu Raya 2023

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. hal tersebut secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang Dilaksanakan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk itu, perlu dilaksanakan penilaian oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), disusun dari kuesioner yang telah diisi oleh penerima pelayanan sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya dan sekaligus sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan.