PENDATAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH YANG BUKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL DAN BUKAN URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN 2023

Dasar pendirian ormas sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok menyebabkan keberadaan ormas rawan menimbulkan konflik sosial, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan pembinaan. Pemantauan dan pengawasan sangat diperlukan agar ormas tidak menyimpang dari Ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, seperti yang tercantum dalam Undang-undang ormas nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat BAB II pasal 2 bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pencapaian visi dan misi memerlukan pemberdayaan dan pembinaan agar eksistensinya di masyarakat dapat dioptimalkan. Ormas juga sebagai salah satu unsur infrastruktur demokrasi yang keberadaannya merupakan implementasi dari Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Mengetahui jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten berdasarkan urusan pemerintah yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal dan bukan urusan kewenangan pemerintah desa/kelurahan