Kompilasi Produk Administrasi Data Transmigrasi Kabupaten Bantul 2024

Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul khususnya pada Kelompok Substansi Transmigrasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas lebih spesifik yaitu melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi transmigrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat kawasan transmigrasi. Diatur juga melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, bahwa pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran khususnya terkait kegiatan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pendidikan dan pelatihan calon transmigran, serta administrasi perpindahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan demikian, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan statistik Kompilasi Produk Administrasi Data Transmigrasi Kabupaten Bantul.

1. Digunakan dalam melaksanakan pelayanan informasi terkait ketransmigrasian. 2. Sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi. 3. Sebagai bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran.