Kompilasi Data Jaminan Kesehatan di Provinsi Jawa Barat 2024

Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengamanatkan Besaran Pembiayaan Di Daerah Menjadi Sebuah Keharusan Untuk Dapat Melakukan Pengalokasian Pembiayaan Kesehatan Di Daerah Yang Bukan Hanya Terpenuhi Jumlahnya Namun Juga Tepat Peruntukannya Serta Terjalin Keberlanjutannya. Jaminan Kesehatan Merupakan Hak Asasi Manusia Dan Salah Satu Unsur Kesejahteraan Yang Menjadi Tanggung Jawab Setiap Orang, Keluarga Dan Masyarakat Serta Didukung Oleh Pemerintah . Capaian Pembangunan (evaluasi Paruh Waktu Rpjmn 2015-2019) Target Yang Memerlukan Percepatan Tahun 2019 Diantaranya “cakupan Kepesertaan Jkn”. Target Dan Capaian Bidang Pembangunan Dengan Sasaran Pokok Yaitu Persentase Kepesertaan Sjsn (sistem Jaminan Sosial Nasional) Dan Uhc (universal Health Coverage) Tahun 2019 Yaitu Minimal 95%. Universal Health Coverage Merupakan Sistem Kesehatan Yang Memastikan Setiap Warga Dalam Populasi Memiliki Akses Yang Adil Terhadap Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Dan Rehabilitatif Bermutu Dengan Biaya Terjangkau Yaitu Seberapa Besar Prosentase Penduduk Yang Dijamin, Seberapa Lengkap Pelayanan Yang Dijamin, Seberapa Besar Proporsi Cost Sharing Oleh Penduduk Serta Mutu Pelayanan Kesehatan Itu Sendiri. Setiap Negara Perlu Mencapai Uhc Yang Salah Satu Caranya Melalui Mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial Untuk Menjamin Pembiayaan Kesehatan Yang Berkelanjutan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (jkn) Memberi Manfaat Komprehensif Dengan Iuran Terjangkau, Asas Gotong Royong, Menerapkan Prinsip Kendali Biaya Dan Kendali Mutu, Menjamin Sustainabilitas Dan Memiliki Portabilitas Sehingga Dapat Digunakan Di Seluruh Wilayah Indonesia.

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Jawa Barat Melalui Pelaksanaan Progran Jaminan Kesehatan Nasional Dan Penguatan Pembiayaan Kesehatan Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Secara Berkesinambungan, Berkeadilan, Berdayaguna, Berhasilguna, Dan Berazas Gotong Royong Bagi Seluruh Masyarakat Terutama Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu 3.3. Rencana Jadwal Kegiatan