Kompilasi Produk Administrasi Laporan Realisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko OSS RBA, SIPPKERITE, Rencana dan Realisasi Investasi Triwulan II 2024

Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No.6 Tahun 2021). Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradagima perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, terutama penggunaan Online Single Submission Risk - Based Approach (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha.
Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS Berbasis Risiko melalui jaringan internet melalui laman https://oss.go.id/ secara mandiri. Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Adapun tujuan disusunnya Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sippkerite Triwulan II pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Kaur secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha; 2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Kaur menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas; 3. Keterbukaan informasi publik terkait data Perizinan Dan Non Perizinan yang diterbitkan periode April s/d Juni (Triwulan II Tahun 2024); dan 4. Identifikasi permasalahan penyelenggaran PTSP Kabupaten Kaur sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.