Survei Kepuasan Masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 2023

Dalam mengamanatkan UU No.25 Tahun 2009 maupun PP No.96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyrakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standarpelayanan, sarana prasarana serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil SKM yang dapat di merangkum data dan Informasi tentang tentang tingkat kepuasan masyarakat, dengan pengukuran elaborasi metode secara kuantitatif dan Kulitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Tujuan Pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara.