Kompilasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 2024

Semakin meningkatnya pembangunan, baik lingkup nasional maupun regional, mendorong masing-masing daerah melakukan penyusunan pendapatan regionalnya. Penyusunan pendapatan regional di Indonesia dimulai pada tahun 1968 oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya diikuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan lainnya. Perhatian terhadap penyusunan pendapatan regional ternyata semakin besar, sehingga pada bulan Agustus 1970 telah dibentuk Kelompok Penelitian Pendapatan Regional Indonesia (Regional Income Research Group - RIRG). Kelompok tersebut bertujuan untuk membahas, menganalisis, serta membandingkan hasil-hasil penelitian pendapatan regional. Pada tahun 1972, RIRG bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal PMD mencoba melakukan penyusunan pendapatan wilayah pada 15 desa di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1974, kelompok ini membuat suatu penyusunan pendapatan regional 26 provinsi di Indonesia yang didasarkan pada alokasi angka Pendapatan Nasional Indonesia meliputi seri tahun 1968-1972. Pada tahun 1976, kelompok tersebut melanjutkan usaha yang sama meliputi seri tahun 1968-1976. Saat ini, seluruh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota di Indonesia telah melakukan penyusunan pendapatan regional masing-masing yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, publikasi PDRB 34 provinsi di Indonesia secara rutin (triwulanan dan tahunan) diterbitkan oleh BPS RI.

Menyediakan data PDRB Provinsi secara periode triwulanan menurut 17 lapangan usaha dan periode tahunan menurut 52 lapangan usaha yang dirinci atas: (1) PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan menurut lapangan usaha; (2) Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha; (3) Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha; (4) Laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan; (5) Indeks harga implisit PDRB menurut lapangan usaha.