Kompilasi Data Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Bandung 2024

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: “Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki penerimaan pendapatan daerah adalah dengan melaksanakan penagihan pajak pada pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak telah mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan pajak, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Undang-undang Pajak Tahun 2000 Pasal 1 Angka 9 (2000:2-12) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan. Penagihan pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak ini dilakukan oleh pengelola pajak di daerah yaitu BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku sama pada penagihan pajak daerah karna undang-undang pelaksanaan penagihan pajak berlaku baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Dari penjelasan tersebut, keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak juga sangat penting untuk diketahui karena keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak juga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Semakin efektif pelaksanaan penagihan pajak, maka hal itu juga pasti akan meningkatkan penerimaan pajak.

1. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah untuk kategori piutang yang masih dapat ditagih sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Memberikan gambaran yang memadai mengenai posisi piutang pajak daerah yang berasal dari tunggakan Wajib Pajak. 3. Menyusun strategi penanganan piutang pajak daerah dengan cara klasifikasi piutang berdasarkan analisis data dari database Wajib Pajak. 4. Melakukan penghapusan piutang pajak daerah untuk kategori piutang yang kadaluarsa dan tidak dapat ditagih sesuai ketentuan perundang-undangan.