Kompilasi Produk Administrasi Data Statistik di Kabupaten Purbalingga 2024

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik, dinyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Kewenangan tersebut ditujukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan data statistik untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.Pentingnya data statistik sebagai dasar informasi bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Purbalingga, sebagai entitas pemerintahan daerah, terus berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Dinkominfo memiliki tugas dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah. Proses penyelenggaraan statistik sektoral mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Seiring dengan berkembangnya data, maka diperlukan kompilasi produk administrasi (kompromin) data statistik yang telah dihimpun dari produsen data. Kegiatan kompromin data statistik menjadi langkah krusial dalam menghasilkan informasi mengenai ketersediaan data statistik yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Untuk mengetahui ketersediaan data statistik yang ada di Kabupaten Purbalingga.Mendukung transparansi dan akuntabilitas.Perluasan cakupan data dan harmonisasi data.