Kompilasi Data Layanan Pengaduan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang 2024

Kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun wajib memberikan informasi terkait dengan Daftar Informasi Publik dari setiap OPD baik dinas maupun kecamatan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Proses dari publikasi informasi tersebut terdapat beberapa tahapan dan waktu tertentu (deadline) yang harus dipenuhi.

Selain memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya Pengaduan yang dibentuk dengan tujuan, agar penelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masvarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kanal Pengaduan ini dibentuk dengan tujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, kemudian dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Untuk menambah pemahaman kepada OPD/PPID Pelaksana dan Pengelola pengaduan terkait PPID dan pengaduan masyarakat; 2. Mempublikaskan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK); 3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Semarangf sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; 4. Sebagai bahan dalam perencanaan dan perbaikan pelayanan publik/masyarakat kedepannya; dan 5. Untuk masukan serta usulan dan kajian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program yang akan datang.