Kompilasi Data Pemuktahiran Data Keluarga Kota Pekanbaru 2024

Sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Pasal 49 Bahwa Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Wajib Mengumpulkan, Mengolah, Dan Menyajikan Data Dan Informasi Kependudukan Dan Keluarga Sebagai Dasar Penetapan Kebijakan, Penyelenggaraan Dan Pembangunan, Salah Satunya Melalui Pendataan Keluarga. Selanjutnya, Dipertegas Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 53 Bahwa Pendataan Keluarga Dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Secara Serentak Setiap 5 (lima) Tahun Untuk Mendapatkan Data Keluarga Yang Akurat, Valid, Relevan Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Dan Hasil Pendataan Keluarga Tersebut Wajib Dilakukan Pemutakhiran Setiap Tahun. Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga Melalui Pendataan Keluarga Dan Pemutakhirannya Digunakan Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Penetapan Kebijakan, Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Lainnya. Pendataan Keluarga Dilakukan Dengan Metode Sensus, Sedangkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Dilakukan Dengan Metode Survei. Tahun 2024, Merupakan Tahun Terakhir Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rpjmn) 2020-2024 Yang Dijabarkan Di Dalam Rencana Strategi (renstra) Bkkbn 2020-2024. Pemutakhiran Pk-24 Akan Memutakhirkan Data Keluarga Dan Individu Tahun Sebelumnya Yang Saat Ini Terdata 71.784.419 Keluarga. Selanjutnya, Hasil Pemutakhiran Pk-23 Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Sasaran Strategis Pada Indikator Kinerja Utama (iku) Bkkbn Sebagai Bahan Evaluasi Serta Perumusan Kebijakan Dan Strategi Program Bangga Kencana Di Seluruh Tingkatan Wilayah Baik Di Tingkat Pusat, Provinsi Maupun Kabupaten/kota Yaitu 1) Angka Kelahiran Total/tfr (2,14 Anak); 2) Prevalensi Kontrasepsi Modern/mcpr (60,4 Persen); 3) Persentase Kebutuhan Ber-kb Yang Tidak Dipenuhi/unmeetneed (11,5 Persen); 4) Angka Kelahiran Menurut Usia/asfr 15-19 Tahun (19,7 Kelahiran); 5) Median Usia Kawin Pertama/mukp Wanita (22,3 Tahun); 6) Persentase Peserta Kb Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/pa Mkjp (23,6 Persen); 7) Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/dcr 12 Bulan (20,3 Persen); 8) Indeks Pembangunan Keluarga/ibangga (61,43 Persen); Dan 9) Persentase Masyarakat Yang Terjangkau Program Bangga Kencana (80.10 Persen). Tahun 2024, Juga Merupakan Tahun Terakhir Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Menjadi 14%. Angka Nasional Prevalensi Stunting Tahun 2023 Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (ssgi) Sebesar 21,6 Persen, Turun 0,1 Persen Di Tahun 2023 Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (ski) Menjadi 21,5 Persen. Untuk Itu, Upaya Percepatan Yang Dilakukan Di Tahun 2024 Harus Lebih Intens, Holistik, Terintegrasi Serta Berkualitas Melalui Koordinasi, Sinergitas Dan Sinkronisasi Baik Pemerintah (kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa), Akademisi, Dunia Usaha, Media, Dan Masyarakat; Dimana Penyediaan Data Sasaran Yang Akurat Akan Menentukan Intervensi Yang Dilakukan Menjadi Tepat Sasaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 8 Menyatakan Bahwa Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stutning Disusun Rencana Aksi Nasional Melalui Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting. Salah Satu Kegiatan Prioritas Di Dalam Rencana Aksi Nasional Adalah Penyediaan Data Keluarga Berisiko Stunting. Data Keluarga Berisiko Stunting (krs) Diperoleh Dari Hasil Pendataan Keluarga, Pemutakhirannya Serta Verifikasi Dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stuning (verval Krs). Tahun 2023, Dari Hasil Pemutakhiran Tercatat 13.123.418 Krs Dan Verval Krs 2023 Turun Menjadi 11.896.367 Krs. Pentingnya Ketersediaan Data Krs Yang Temutakhirkan Sebagai Basis Data Dalam Penentuan Kebijakan Intervensi Program Percepatan Penurunan Stunting, Program Bangga Kencana Serta Program Pembangunan Lainnya, Menjadi Dasar Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga.

Mengumpulkan Data Keluarga Yang Akurat Dan Relevan, Data Ini Digunakan Sebagai Dasar Dalam Perencanaan Program Pemerintah Seperti Percepatan Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana. Menyediakan Iformasi Yang Tepat Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Sosial, Kesehatan Dan Pedidikan. Memastikan Bantuan Sosial Dan Program Kesejahteraan Tepat Sasaran Memudahkan Evaluasi Efektivitas Program Dan Kebijakan Yang Ada.