Kompilasi Data Kunjungan Wisatawan Objek Wisata di Kabupaten Manggarai 2023

Industri pariwisata adalah industri yang telah menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah di Indonesia. hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang semakin canggih, seperti adanya kemajuan dalam sarana transportasi, khususnya transportasi udara dimana keberadaan pesawat terbang yang mampu mengurangi jarak suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga memudahkan seseorang wisatawan dalam mengunjungi destinasi wisata.
Kabupaten Manggarai adalah salah satu daerah yang menjadikan industri pariwisata sebagai sektor yang membantu dalam pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Manggarai memiliki keanekaragaman keunikan budaya dan keindahan alam tentunya mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan prioritas pengembangan pariwisata daerah melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2025 , selain itu Pemerintah Kabupaten Manggarai juga telah melakukan inventarisasi destinasi pariwisata daerah dengan menetapkan SK Obyek Wisata melalui keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/159/2023 Tentang Perubahan atas keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/111/2020 Tentang Penetapan Obyek Wisata di Kabupaten Manggarai.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Manggarai terus melakukan pengembangan terhadap jangkauan pasar dari industri pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan pekerjaan dan memperkenalkan kebudayaan asli Manggarai dengan membuka seluas-luasnya investasi industri pelayanan dan jasa pariwisata. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dilakukan pendataan kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara untuk memetakan potensi dan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Manggarai serta memenuhi kebutuhan wisatawan.

1. Sumber data dan informasi kepariwisataan kepada pemerintah dan masyarakat sebagai landasan perumusan kebijakan dan perecanaan serta pengkajian dan pengembangan pariwisata; 2. Mengukur laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah; 3. Meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.