Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I 2021

Faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. Dalam konteks pembangunan sistem administrasi negara, reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 — 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Hal ini juga sejalan dengan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu terwujudnya iklim investasi melalui pelayanan perizinan terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta misi DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu :
1. Mengembangkan sistem informasi di bidang penanaman modal melalui teknologi.
2. Merumuskan kebijakkan yang mendorong pertumbuhan investasi.
3. Meningkatkan pelayanan prima melalui pelayanan perizinan terpadu.
4. Meningkatakan SDM kearah aparatur yang Profesional, jujur dan akuntabel.
Yang paling utama dalam mendukung visi tersebut adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi dan semangat otonomi daerah untuk mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Pelayanan publik.
Hal-hal sangat penting yang perlu dilaporkan dalam pengawasan pengaduan:
1. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang khusus ditujukan kepada para pelayanan publik yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap pelayanan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kedua hal penting di atas diharapkan dapat menumbuh kembangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Penyelenggara pelayanan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bengkulu Tengah semakin berhati-hati dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing sehingga berdampak pada percepatan penurunan persentase tindak penyimpangan.
2. Melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti pengawasan masyarakat utamanya melalui intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bengkulu Tengah melalui siklus penanganan yang dikemas secara komprehensif terkoordinasi terpadu dan sinergi serta saling menghormati hak, kewajiban, dan wewenangnya masing-masing.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara bertahap keberhasilan menangani pengaduan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) terutama dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan kepada masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bengkulu Tengah Bengkulu Tengah.

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah : 1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Tengah. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pegawai pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan public. 4. Untuk Mengetahui Kelemahan atau kekurangan dari pada unit pelayanan perizinan sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Untuk mengetahui kinerja Aparatur Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Tengah. 6. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar Unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. 7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Tengah. 8. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.