Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan serta sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada Pasal 45 ayat (1) “Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf (b) diukur melalui indikator kinerja perpustakaan” serta merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci : (1) Tingkat Gemar Membaca dan (2) Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

(1) Bagi pemerintah provinsi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat penyelengaraan Bidang Perpustakaan pada 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan provinsi lain, sehingga dapat diketahui aspek-aspek atau komponen mana yang akan dipertajam agar didorong dan aktivitas dalam membudayakan gemar membaca dapat meningkat. (2) Dapat menjadi pedoman untuk pemilihan dan merencanakan program Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota yang lebih tepat dan terencana, mengingat sejauh ini perencanaan dan program Dinas Perpustakaan tidak berpegang pada data empiris (evidence based). (3) Bagi kalangan akademisi dan pemerhati isu literasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat menjadi titik tolak guna telaah lebih lanjut mengenai dinamika dan perkembangan penyelengaraan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Tengah. (4) Merumuskan kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan serta memilih program-program pilihan dalam mendukung pembudayaan gemar membaca dan meningkatkan jumlah Masyarakat menjadi anggota masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. (5) Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal pemilihan program kegiatan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pembudayaan gemar membaca di Provinsi Kalimantan Tengah. (6) Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. (7) Terdapat bahan sebagai bahan evaluasi Pemerinatahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada huruf (v) Perpustakaan (bobot urusan : 2%) IKK outcome nomor (1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (bobot : 50%)