Survei Cadangan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2024

Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk hidup sejahtera lahir batin maka pemenuhan terhadap kebutuhan pangan masyarakat menjadi hal mutlak. Salah satu tanggung jawab Pemerintah adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan bagi masyarakat.

Pembangunan pertanian nasional diarahkan untuk mewujudkan tujuan yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa import pemerintah telah mencanangkan program Swasembada berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai. Pembangunan pertanian nasional adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana Indonesia akan mengatur masalah pangan secara mandiri. Perwujudannya adalah: (1) kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri, (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri, serta (3) kemampuan melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani.

Kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat di DIY dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu kondisi di DIY masih berkutat pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan masyarakat. DIY merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak bencana, yang berpotensi terjadinya krisis pangan masyarakat sehingga perlu diselenggarakan cadangan pangan.

Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat DIY dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya. Sebagaimana diatur dalam Perda DIY No.4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam penyelenggaraan cadangan pangan. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat ada di tingkat rumah tangga, komunitas dan pedagang.

Sesuai amanat dalam Perda DIY No.4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan bahwa Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi. Sistem Informasi Cadangan Pangan diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal. Sistem Informasi Cadangan Pangan berguna sebagai bahan masukan untuk perencanaan; pemantauan dan evaluasi; stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan. Untuk mendukung kelancaran jalannya Sistem Informasi Cadangan Pangan maka Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.

1. Memudahkan Pengelola Cadangan Pangan di DIY baik Pemerintah maupun Masyarakat untuk melaporkan kondisi cadangan pangannya secara up to date. 2. Memudahkan Instansi yang berwenang dan masyarakat dapat mengetahui kondisi stok cadangan pangan secara real time.