Survey Kepuasan Masyarakat 2022

Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telahmenjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur negara.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belumseperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masihbanyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dandunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif.
Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguholeh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap OPD termasuk OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri.
Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarahdan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
Mengingat jenis layananpublik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai dengan kebutuhan dari penyelenggara pelayanan publik tersebut.Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini berdasar Pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
Untuk mengukur kinerja aparatur Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT” di Unit Pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten
Wonogiri. Survei Kepuasan Masyarakatdimaksud adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran skala kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan menbandingkan antara harapan dan kebutuhan.

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerjadi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri secara berkala. 2. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 3. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur peyelenggara pelayanan publik Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. 4. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapatdan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. 5. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang diberikan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik. 6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2022. 7. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.