Kompilasi Data Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Sumatera Barat 2023

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap keberadaan Organisasi Masyarakat.
Pada UU Ormas mendefenisikan ormas sebagai "organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Defenisi ini sangat luas karena didesain untuk menjangkau semua organisasi agar terawasi dan terkendali. Hal ini tentu membawa konsekuensi bagi berkembangnya tuntutan dan aspirasi kepentingan yang teraktualisasi pada pertumbuhan ormas-ormas yang ada. Ormas-ormas ini menyuarakan dan mengemban beragam aspirasi sesuai regulasi tertentu, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini, tentunya yang dikhawatirkan adalah adanya penyimpangan atas capaian peran ormas itu sendiri.

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya dalam masyarakat 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup