Kompilasi Data Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah 2023

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Pertama, tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto; Kedua tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesiaseluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiilmaupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat; Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut penyusunan dan penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah masalah utama yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industrikecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawabtantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang tenaga kerja dan transmigrasisecara khusus di Jawa Tengah, oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Gubernur Jawa Tengah Periode 2018–2023. Isu-isu lain dalam penyusunan Perubahan Renstra PD diantaranya sebagai langkah tindak lanjut Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Pertama, tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto; Kedua tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesiaseluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiilmaupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat; Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut penyusunan dan penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah masalah utama yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industrikecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawabtantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang tenaga kerja dan transmigrasisecara khusus di Jawa Tengah, oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Gubernur Jawa Tengah Periode 2018 2023. Isu-isu lain dalam penyusunan Perubahan Renstra PD diantaranya sebagai langkah tindak lanjut Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.