Survei Opini Publik Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Maros 2024

Pelayanan pada saat ini telah menjadi isu strategis dikarenakan tingkat kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan publik yang cenderung mengharapkan pelayanan prima dari berbagai aspek. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 2 ayat (1) mewajibkan penyelenggaraan pelayanan publik melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun

Tujuan pelaksanaan survei ini adalah : Mengukur, menganalisa dan menentukan indeks kepuasan masyarakat Mengukur, menganalisa dan menentukan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan Mengukur, menganalisa dan menentukan kualitas layanan infrastruktur Mengetahui keunggulan dan kelemahan pelayanan yang diberikan serta referensi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan selanjutnya Mengetahui tingkat kepentingan pelayanan sehingga pemerintah dapat menentukan skala prioritas dalam perbaikan kualitas pelayanan selanjutnya.