Kompilasi Data Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi di Jawa Barat 2024

Unit Pengaduan dan Sanksi Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaduan dan sanksi administrasi meliputi pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan data pengaduan dan sanksi administrasi, pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, evaluasi hasil dari verifikasi lapangan untuk menentukan status pengenaan sanksi, pengawasan ketaatan terhadap sanksi administrasi dan penyusunan status penaatan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit pengaduan dan sanksi administrasi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengaduan dansanksi administrasi, pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan sanksi administrasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit pengaduan dan sanksi administrasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengaduan dan Sanksi Administrasi diperlukan dukungan dalam anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan terakit tugas dan fungsi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Bidang Penaatan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi pengelolaan pengaduan dan sanksi administrasi, sengketa lingkungan dan pidana lingkungan serta pengembangan instrumen hukum lingkungan.

Unit Pengaduan dan Sanksi Administrasi melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan dengan tujuan: Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data pengaduan dan sanksi Administrasi, Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Evaluasi hasil verifikasi lapangan untuk menentukan status pengenaan sanksi Pengawasan ketaatan terhadap Sanksi Administrasi Penyusunan status penaatan hukum lingkungan melalui Sanksi Administrasi