Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

Judul Kegiatan

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan

2024

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

K-24.3303.006

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap

Jl. Onje 1b. Purbalingga

Telepon

0281-891098

Faksimile

-

Email

bakeuda@purbalinggakab.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Nama PJ Teknis

Harniah, S.Sos, M.Si.

Jabatan

Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Data Transfer

Alamat

Jl. Onje No. 4 Purbalingga

Telepon

(0281) 891098

Faksimile

-

Email

bakeuda@purbalinggakab.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, keberadaan dana dan sumber daya keuangan sangat penting dan menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam mengatur tata kelola keuangan di tingkat pemerintahan. Implementasi kedua regulasi ini di Kabupaten Purbalingga menjadi landasan bagi penyelenggaraan administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam konteks kompilasi data Laporan Keuangan, peraturan tersebut menetapkan standar pelaporan yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga, untuk memastikan integritas dan keterbukaan informasi keuangan publik serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat.
Dalam hal ini, laporan keuangan menjadi alat yang sangat krusial dalam menyajikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu organisasi. Laporan keuangan yang akurat dan terpercaya sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja pemerintah daerah oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Dengan adanya Kompilasi Produk Administrasi Data Laporan Keuangan Kabupaten Purbalingga, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan informasi yang lebih baik kepada publik dan pihak-pihak terkait. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Tujuan Kegiatan

Pemutakhiran laporan keuangan yang akurat. Transparansi dan akuntabilitas publik. Optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan. Pemantauan kinerja keuangan dan evaluasi program

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Anggaran	Anggaran	Perkiraan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.	31 Desember 2024
Realisasi	Realisasi	Penerimaan yang benar-benar diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber PAD dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran.	31 Desember 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	31 Desember 2024
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kategori sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari dalam wilayahnya sendiri, yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain yang sah.	31 Desember 2024
Dana Perimbangan	Dana Perimbangan	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus	31 Desember 2024
Jenis Dana Perimbangan	Dana Perimbangan	Jenis atau pengkategorian dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah.	31 Desember 2024
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	31 Desember 2024
Jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Jenis atau pengkategorian dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, yang bersumber dari berbagai penerimaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.	31 Desember 2024
Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung	Pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa publik kepada masyarakat. Jenis belanja ini lebih berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan	31 Desember 2024
Jenis Belanja Tidak Langsung	Jenis Belanja Tidak Langsung	Pengelompokan pengeluaran dalam anggaran pemerintah yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan suatu program atau kegiatan tertentu.	31 Desember 2024
Belanja Langsung	Belanja Langsung	Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerj aan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.	31 Desember 2024
Jenis Belanja Langsung	Belanja Langsung	Pengelompokan pengeluaran dalam anggaran pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu	31 Desember 2024
Penerimaan Pembiayaan	Penerimaan Pembiayaan	Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan	31 Desember 2024
Jenis Penerimaan Pembiayaan	Penerimaan Pembiayaan	Pengelompokan sumber penerimaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau membiayai pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	31 Desember 2024
Pengeluaran Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah serta Tuntutan ganti rugi dan tuntuan pembendaharan)	31 Desember 2024
Jenis Pengeluaran Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pengelompokan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebutuhan investasi, pembayaran kewajiban utang, atau transaksi keuangan lainnya yang tidak termasuk dalam belanja rutin.	31 Desember 2024
Pembiayaan Netto	Pembiayaan Netto	Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu	31 Desember 2024
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.	31 Desember 2024
Aset Lancar	Aset Lancar	Aset yang berusia kurang dari satu tahun. Sehingga, dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat	31 Desember 2024
Jenis Aset Lancar	Aset Lancar	Pengelompokan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas (baik pemerintah maupun perusahaan) yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan.	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang	Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.	31 Desember 2024
Jenis Investasi Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang	Pengelompokan aset atau investasi yang dimiliki oleh suatu entitas (pemerintah, perusahaan, atau individu) dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun	31 Desember 2024
Aset Tetap	Aset Tetap	Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum	31 Desember 2024
Jenis Aset Tetap	Aset Tetap	Pengelompokan aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas (pemerintah, perusahaan, atau individu) untuk digunakan dalam operasional bisnis atau pelayanan publik dalam jangka waktu panjang, biasanya lebih dari satu tahun.	31 Desember 2024
Dana Cadangan	Dana Cadangan	Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.	31 Desember 2024
Aset Lainnya	Aset Lainnya	Aset yang tidak memiliki wujud fisik namun nilanya berbentuk kepercayaan dengan pihak lain Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII	31 Desember 2024
Jenis Aset Lainnya	Aset Lainnya	Pengelompokan aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, atau aset tetap, tetapi tetap dimiliki oleh suatu entitas (pemerintah, perusahaan, atau individu) dan memiliki nilai ekonomi.	31 Desember 2024
Properti Investasi	Properti Investasi	Aset yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: (i) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau (ii) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	31 Desember 2024
Jenis Properti Investasi	Properti Investasi	Pengelompokan aset properti yang dimiliki oleh suatu entitas dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai properti atau pendapatan sewa, bukan untuk digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari atau dijual dalam jangka pendek.	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca	31 Desember 2024
Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Pendek	Pengelompokan utang atau kewajiban suatu entitas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam satu siklus operasi bisnis.	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 12 Bulan	31 Desember 2024
Jenis Kewajiban Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Panjang	Pengelompokan utang atau kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.	31 Desember 2024
Ekuitas	Ekuitas	Kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas (kewajiban)	31 Desember 2024
Jenis Ekuitas	Ekuitas	Pengelompokan kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas (kewajiban)	31 Desember 2024

Produk	Ketersediaan	Tanggal Rilis
Tercetak (Hardcopy)	Ya	31 Januari 2025
Digital (Softcopy)	Ya	31 Januari 2025
Data Mikro	Tidak	-

KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PURBALINGGA 2024