Survei Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi di Sumatera Barat 2022

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026
Berdasarkan dasar diatas telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan dengan indikator kinerja lalu lintas Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Kinerja jalan adalah kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Kinerja jalan ditentukan oleh kapasitas, volume lalu lintas dan derajat kejenuhan (DS). Derajat kejenuhan merupakan rasio perbandingan antara arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan, digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas pada suatu simpang dan juga segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Biasanya derajat kejenuhan dinyatakan dalam satuan smp/jam. Rencana dan bentuk pengaturan lalu-lintas harus dengan tujuan memastikan bahwa nilai derajat kejenuhan tidak melebihi nilai yang dapat diterima yaitu sebesar 0,75 (MKJI 1997 dan PKJI 2023).
Oleh karena itu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data kinerja lalu lintas di Ruas Jalan Provinsi pada Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya untuk antisipasi terjadinya kemacetan akibat meningkatnya volume lalu lintas di Sumatera Barat sertamemilih metode/alternative solusi permasalahan yang ada, dan menjadi bahan perumusan kebijakan kedepan.

1. Mengetahui kinerja jalan kondisi eksisting pada jam puncak di ruas jalan provinsi 2. Mengetahui dan Menganalisa tingkat pelayanan jalan (Level Of Service) jalan provinsi 3. Meinventarisir permasalahan-permasalahan dilapangan guna menghasilkan suatu rekomendasi / rumusan kebijakan mengenai kinerja lalu lintas jalan provinsi di Sumatera Barat.