Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Bapenda Dalam Angka 2022

Tahun Kegiatan

2022

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Lengkap

Jalan POM IX Kampus

Telepon

-

Faksimile

-

Email

bapenda@sumselprov.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nama PJ Teknis

Indra Surya

Jabatan

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Alamat

Jalan POM IX Kampus

Telepon

-

Faksimile

-

Email

bapenda@sumselprov.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan sub pendapatan daerah. Oleh karena itulah, diperlukan data dalam bentuk kompilasi produk administrasi guna dapat menjadi bahan pelaporan dari pengelolaan keuangan ataupun bahan perencanaan kedepan.

Tujuan Kegiatan

Sebagai pemberian gambaran mengenai Tupoksi, visi, misi, strategi, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam tahun berjalan untuk mencapai penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan khususnya penerimaan pajak daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

20 Januari 2022 - 21 Maret 2022

Desain

20 Januari 2022 - 21 Maret 2022

Pengumpulan Data

1 April 2022 - 1 Juni 2022

Pengolahan Data

1 Juni 2022 - 30 Juni 2022

Analisis

1 Juni 2022 - 30 Juni 2022

Diseminasi

1 Agustus 2022 - 30 Agustus 2022

Evaluasi

1 Oktober 2022 - 30 Oktober 2022

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 11 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan	Pajak Daerah adalah pajak yang diterima oleh daerah tersebut yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB), BBN-KB, PBB-KB, PAP, dan Pajak Rokok.	Satu Tahun
Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan	Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Satu Tahun
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi Penerimaan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah	Satu Tahun
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Realisasi Penerimaan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Satu Tahun
Bagi Hasil Pajak	Realisasi Penerimaan	Bagi Hasil Pajak terdiri atas PBB (Pajak Bumi Bangunan), Bagi Hasil Pajak Penghasil (PSL 21, 25, dan 29), dan Cukai Hasil Tembakau	Satu tahun
Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	Realisasi Penerimaan	Bagi Hasil Bukan Pajak SDA terdiri atas kehutanan (iuran usaha pemanfaatan hutan/IIUPH, iuran hasil hutan PSDH, DR (Dana Reboisasi)), minerba (landrent, iuran expolrasi (royalty)), migas (minyak bumi, gas bumi), panas bumi.	Satu Tahun
Dana Alokasi Umum	Realisasi Penerimaan	Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Satu Tahun
Dana Alokasi Khusus	Realisasi Penerimaan	Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Satu Tahun
Kurang Salur DBH	Realisasi Penerimaan	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.	Satu Tahun
Dana Insentif Daerah	Realisasi Penerimaan	Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.	Satu Tahun
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Realisasi Penerimaan	Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).	Satu Tahun

⬡

Desain Kegiatan

Frekuensi, cakupan & metode

Kegiatan ini dilakukan

Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan

Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Longitudinal Panel

Cakupan Wilayah

Sebagian Wilayah Indonesia

Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU
2.	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR
3.	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM
4.	SUMATERA SELATAN	LAHAT
5.	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS
6.	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN
7.	SUMATERA SELATAN	BANYU ASIN
8.	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU SELATAN
9.	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR
10.	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR
11.	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG
12.	SUMATERA SELATAN	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
13.	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
14.	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG
15.	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH
16.	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM
17.	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU