Kompilasi Data Produk Adminitrasi APBDesa Penetapan Kabupaten Batang 2024

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang
berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam
Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara
lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat,
perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau
seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. APBD Desa
merupakan salah satu informasi publik yang dibutuhkan keterbukaan akses datanya bagi masyarakat
luas.

Menyediakan data APBDES secara menyeluruh agar pengguna data dapat mengakses dengan mudah