Pengumpulan Data Nilai Realisasi Investasi UMK Dan Non UMK Di Kota Banjar 2023

Berdasarkan Undang – Undang: UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedomana dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ini terjadi dari sebelumnya penyampaian LKPM menurut Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2017 wajib disampaikan secara daring (online ) dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dilakukan melalui https://lkpmonline .bkmp.go.id untuk setiap perizinan yang dimiliki, sedangkan setelah adanya Undang – Undang Cipta Kerja dan turunannya merubah aturan penyampaian LKPM menurut Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dilakukan secara daring melalui Sistem OSS di https://oss.go.id, mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dalam 1 (satu) tahun laporan tidak diwajibkan bagi:
• Pelaku Usaha mikro; dan
• Bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan asuransi.
Oleh karena itu, kami melakukan pendataan investasi dari Pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Besar di Kota Banjar sebagai salah satu tindakan dalam menghimpun Laporan Kegiatan Penanaman Modal yan telah dibuat dan masuk ke sistem OSS RBA, sehingga bisa disajikan dan digunakan untuk data realisasi investasi di Kota Banjar dan dapat digunakan oleh pihak – pihak terkait dan sebagai bahan laporan kami di Instansi.

Kegiatan pendataan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Membuat rekapitulasi data investasi baik dari Pelaku Usaha Kecil. Menengah dan Besar. 2. Melakukan verifikasi data dari LKPM online yang telah dibuat oleh para Pelaku Usaha agar data yang telah diterima dapat disajikan secara valid. 3. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan investasi di Kota Banjar, apakah mengalami perubahan (baik peningkatan atau penurunan), sehingga data tersebut bisa dijadikan sebagai dasar analisis dalam membuat kebijakan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Instansi.