Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro 2024

Pentingnya untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Permen PAN–RB No. 14 Tahun 2017 guna mengevaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro sehingga adanya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , yakni dalam Permen No. 14 Tahun 2017 terkait kewajiban untuk melaksanakan SKM secara berkala guna mengevaluasi kinerja pelayanan publik SKM dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas publik secara berkelanjutan, sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik yang telah diselenggarakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan mendapatkan nilai IKM yang baik, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bisa meningkat.

1. Mengukur tingkat kepuasan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari segi aspek proses, personil, dan media informasi. 2. Aspek proses mencakup informasi layanan, pendaftaran, dan perihal administratif lainnya. 3. Aspek personil mencakup kompetensi, dan perilaku (attitude). 4. Aspek media informasi mencakup maklumat pelayanan, media informasi, sarana, dan prasarana. 5. Mengukur tingkat kepentingan dari masing-masing aspek pelayanan. 6. Memetakan prioritas perbaikan dari seluruh atribut pelayanan yang diberikan.