Kompilasi Produk Administratif Data Perizinan Berusaha Kabupaten Sanggau 2024

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pengelolaan perizinan usaha yang efektif dan efisien merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Kabupaten Sanggau, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Layanan ini berfokus pada perizinan usaha, yang memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menghadapi tantangan di sektor ini, Kompilasi Produk Administratif Data Perizinan Usaha Kabupaten Sanggau Tahun 2024 hadir sebagai solusi untuk menyusun dan mengelola data perizinan yang akurat, terintegrasi, dan up-to-date.

Penyusunan kompilasi ini bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang semakin meningkat akan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya untuk memudahkan para pelaku usaha, tetapi juga untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dan nasional terkait pengembangan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Kompilasi ini diharapkan mampu menciptakan basis data yang komprehensif guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan pengelolaan informasi yang modern.

Selain itu, penyusunan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperbaiki Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia, di mana perizinan usaha menjadi salah satu indikator utama. Dengan sistem perizinan yang lebih baik, Kabupaten Sanggau diharapkan dapat menjadi tujuan investasi yang kompetitif, baik bagi investor lokal maupun internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Dan peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan teknologi informasi. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau. Peraturan ini sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik itu perizinan berusaha berbasis risiko maupun perizinan lainnya.