← Kembali ke Daftar
◈
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022-2023
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Globalisasi
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-23.3519.107
⌂
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun
Alamat Lengkap
Jl. MT. Haryono Kec. Mejayan, Caruban
Telepon
(0351) 451295
Faksimile
(0351) 4770477
Email
bakesbangpoldagrikabmadiun@gmail.com
⚑
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
-
Eselon 2
-
Nama PJ Teknis
MASHUDI, S.Sos.,M.Si
Jabatan
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MADIUN
Alamat
JALAN MT. HARYONO CARUBAN
Telepon
0351-451295
Faksimile
0351-451295
Email
bakesbangpoldagrikabmadiun@gmail.com
✎
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Pemahaman terkait perkembangan demokrasi di setiap daerah menjadi topik yang perlu diperhatikan. Maka, perlu adanya pengukuran tingkat perkembangan demokrasi di daerah-daerah di Indonesia.
Tujuan Kegiatan
Mengukur Indeks Demokrasi di Kabupaten Madiun Tahun 2022 dan 2023 dan mengetahui gambaran perkembangan demokrasi di Kabupaten Madiun
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
1 Juli 2023 - 31 Juli 2023
Desain
1 Agustus 2023 - 14 Agustus 2023
Pengumpulan Data
15 Agustus 2023 - 15 September 2023
Pengolahan Data
16 September 2023 - 16 Oktober 2023
Analisis
17 Oktober 2023 - 17 November 2023
Diseminasi
18 November 2023 - 19 November 2023
Evaluasi
1 Desember 2023 - 5 Desember 2023
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 1 var
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Kebebasan Berkumpul dan BerserikatKebebasan Berkumpul dan BerserikatHak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka1 (satu) Tahun
Kebebasan BerpendapatKebebasan BerpendapatKebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.1 (satu) Tahun
Kebebasan BerkeyakinanKebebasan BerkeyakinanSuatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima.1 (satu) Tahun
Kebebasan dari DiskriminasiKebebasan dari DiskriminasiMenghormati hak-hak dasar masyarakat dan bebas dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang dipraktekkan oleh Negara, dengan maksud meredam aspirasi kemanusiaan dalam hal menegakkan martabat manusia1 (satu) Tahun
Hak Memilih dan DipilihHak Memilih dan DipilihHak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional1 (satu) Tahun
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan PemerintahanPartisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan PemerintahanKeterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, sekaligus dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan1 (satu) Tahun
Pemilu yang Bebas dan AdilPemilu yang Bebas dan AdilSetiap warga negara yang berhak memilih, bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun serta mendapatkan perlakuan yang sama/tidak dibeda-bedakan1 (satu) Tahun
Peran DPRDPeran DPRDDalam sistem demokrasi, DPRD memiliki tiga peran utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan representasi1 (satu) Tahun
Peran Partai PolitikPeran Partai PolitikPeranan Parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa1 (satu) Tahun
Peran Birokrasi Pemerintah DaerahPeran Birokrasi Pemerintah DaerahBirokrasi memegang peran utama dalam pemberian pelayanan publik dan telah berperan menjadi instrumen politik praktis. Birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah (daerah) untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik1 (satu) Tahun
Peradilan yang IndependenPeradilan yang IndependenSebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan)1 (satu) Tahun
⬡
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Longitudinal Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan:
No Nama Provinsi Kabupaten/Kota
1. JAWA TIMUR MADIUN
Metode Pengumpulan Data
- Wawancara
- Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
Unit Pengumpulan Data
- Individu
◎
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Supervisi
Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah
SMA/SMK Sederajat
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 2 orang
Pengumpul data/enumerator : 6 orang
Pelatihan Petugas
Tidak
⬣
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Kabupaten/Kota
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Produk Ketersediaan Tanggal Rilis
Tercetak (Hardcopy) Ya 19 November 2023
Digital (Softcopy) Ya 19 November 2023
Data Mikro Tidak -